BIMTEK DESA BROADBAND TERPADU TAHUN 2017 LAMPUNG

BIMTEK DBT 2017 LAMPUNG

BIMTEK DBT TAHUN 2017

Wonorejo, 17/11/2017,   Para Penyuluh atau disebut juga Pandu Desa, yang berasal dari 222 Desa sebagai Desa pioneer membangun sistem tata kelola Desa dan Kawasan Perdesaan berbasis data digital desa, Bimtek untuk daerah Sumatera Bagian Selatan yang pusat kegiatan bimtek di Hotel Yunna, Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan peserta dari Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung, sebagai tuan rumah, Bimtek dilaksanakan dari tanggal 02/11/2017 sampai dengan tanggal 06/11/2017.

 

Peserta bimtek Desa Broadband Terpadu Tahun 2017, belajar bersama  antar peserta Bimtek dan para narasumber, para peserta mendapatkan pengetahuan baru dalam Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) antara lain, Sistem informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), Pemetaan, dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

 

Hadir sebagai narasunber di acara Bimtek Desa Broadband Terpadu Tahun 2017, Ibu Dina dari BP2DK, Bapak…………… Dari Kementrian Kominfo,Bapak.         Dari Dinas Kominfo Provnsi Lampung, Bapak Yani dari Kementrian Desa dan Bapak Jupri Dari BPKP

 

Program ini merupakan kerjasama antara Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan (BP2DK). Dalam program ini, BP2DK merupakan pelaksana untuk mengembangkan 222 model desa dan kawasan di 111 kabupaten di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sedianya, program ini merupakan embrio bagi Pembangunan Nasional Terpadu Berbasiskan Desa & Kawasan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Program Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa & Kawasan sendiri mendorong desa sebagai “Subjek” pembangunan, baik di wilayahnya, daerah, maupun nasional. Program ini menitikberatkan kepada sinergi produktif dan positif antara pemerintah desa serta pemerintah kabupaten dan pemerintah nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaannya, ada lima capaian yang menjadi fokus utama program ini, yaitu:

  1. Desa mampu merencanakan pembangunan desa dan kawasan berdasarkan kesadaran tentang ruang wilayah dan potensi desa melalui peta dan basis data terkait desa.
  2. Desa mampu melayani dan membangun masyarakat desa yang berpedoman kepada pembangunan berkelanjutan.
  3. Desa mampu melakukan pembangunan dan pemerataan ekonomi desa dan kawasan melalui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang profesional.
  4. Terbangunnya sinergi positif dan produktif antara desa, kawasan perdesaan, kabupaten, provinsi dan nasional berbasis pembangunan desa dan kawasan.
  5. Pembangunan Sistem Informasi Desa & Kawasan sebagai alat untuk mewujudkan Pembangunan Nasional Terpadu berbasiskan desa dan kawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
  1. Setelah kelima capaian ini terbentuk, desa-desa model ini akan menjadi Pionir Desa Membangun di wilayahnya. Pionir ini diharapkan mampu menjadi “akademi” bagi desa-desa lainnya untuk membangun sistem tata kelola desa dan kawasan di wilayahnya masing-masing. Lebih lanjut, Pionir ini bisa mengajak desa-desa yang bervisi dan berpotensi sama untuk mengembangkan kawasan perekonomian berbasis desa.
  2. Program Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa & kawasan menargetkan angka-angka tersebut berkembang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2018, diharapkan terbentuk minimal satu kawasan dalam satu provinsi. Sedangkan capaian pada 2019, diharapkan sebuah desa model tersebut di setiap kabupaten di seluruh Indonesia.
  3. BP2DK sendiri berperan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan optimal, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa. Dalam hal ini, BP2DK berperan sebagai “Jembatan” yang mendorong sinergi dan kerjasama antara desa dan pemerintahan supra-desa.

Dengan diadakannya bimtek Desa broadband Terpadu Tahun 2017, diharapkan para penyuluh atau pandu desa dapat jadi pioneer di desanya masing-maisng, dengan tujuan :

  1. Peningkatan kapasitas aparatur desa.
  2. Tentang platform tata kelola desa.
  3. Pengembangan SDM di pedesaan.
  4. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

 

Sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, sebagai sarana membangun    konsep “one map,one data” berbasis data desa, dan Denga

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan